Banyuwangi
- Pada tahun 2024 ini, Pemkab Banyuwangi melalui Dinas PU Pengairan akan
membangun dan merevitalisasi jaringan irigasi sepanjang 123 kilometer (km).
Pembangunan
dan revitalisasi jaringan irigasi ini untuk mendukung ketahanan pangan dan
ketersediaan air ke persawahan di Banyuwangi. Dalam proses pembangunannya
Banyuwangi menerapkan skema padat karya, dengan melibatkan warga pra sejahtera
untuk tenaga kerjanya.
Bupati
Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menjelaskan, pembangunan jaringan irigasi tahun
ini sebanyak 80,081 km yang tersebar di 25 kecamatan se-Banyuwangi. Sementara
jaringan irigasi yang akan direhabilitasi sepanjang 43,403 km.
"Pembangunan
dan rehabilitasi jaringan irigasi ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan
sumber daya air, mengingat air adalah faktor vital bagi pertanian," kata
Ipuk, Kamis (13/6/2024).
Beberapa
lokasi pembangunan jaringan irigasi di antaranya Kecamatan Blimbingsari 9.6 km,
Srono 9,5 km, Songgon 7,2 km, Purwoharjo 3,5 km, dan seluruh kecamatan di
Banyuwangi.
Sementara
untuk rehabilitasi jaringan irigasi di antaranya, Cluring sepanjang 1,3 km,
Kabat 4,2 km, Purwoharjo 3,9 km, Tegaldlimo 12 km, dan lainnya.
"Selain
kami membangun infrastruktur irigasi, kami juga bangun infrastruktur jalan
sebanyak .. titik di Banyuwangi," tambah Ipuk.
Kadis PU
Pengairan Guntur Priambodo menambahkan, selain untuk sektor pertanian,
pembangunan dan revitalisasi saluran irigasi juga sebagai upaya pengentasan
kemiskinan di Banyuwangi.
Dalam
proses pengerjaan saluran irigasi tersebut dijalankan dengan sistem padat
karya. Warga miskin yang masuk di database UGD Kemiskinan Banyuwangi dan masih
produktif, akan dilibatkan dalam proses pengerjaan pembangunan dan rehabilitasi
jaringan irigasi tersebut.
Dinas PU
Pengairan menargetkan bisa menyentuh 2.400 orang yang terbagi dalam 80 lokus
kerja di seluruh Banyuwangi.
"Pelibatan
masyarakat dalam instrumen padat karya yang ada di Dinas PU Pengairan ini
menjadi bagian dari program pengentasan kemiskinan di Banyuwangi," kata
Guntur.
Guntur
mengatakan skema ini akan terus diluaskan jangkauannya dengan melibatkan
sejumlah instansi lain yang memiliki program padat karya.
“Dengan
demikian tidak hanya program pembangunan yang berjalan, tapi juga bisa
berdampak terhadap terbukanya lapangan kerja bagi warga miskin,” harapnya.
Berdasarkan
Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, angka kemiskinan di Banyuwangi berada
pada tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun lalu, kemiskinan
Banyuwangi menurun, yakni dari 7,51 persen pada 2022 menjadi 7,34 persen pada
2023.
Meski
demikian, Pemkab berharap kemiskinan Banyuwangi bisa terus dientaskan. Program
padat karya menjadi salah satu melalui berbagai pembangunan pemerintah menjadi
salah satu caranya.
Selain
diharapkan mampu menekan angka kemiskinan, program itu juga diharapkan dapat
membuka lapangan kerja bagi warga Banyuwangi.